Last Posted

Friday, March 27, 2015
no image

BPK Dorong Pemkab Batubara Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Humas Setdakab Batu Bara
Siaran Pers
Nomor             : 06/Humas/ SP/03/ 2015
Hari/Tanggal   : Senin, 23 Maret 2015
Lokasi              : Kantor BPK Sumut


Kepala Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara Erwin SH MHUM dorong pihak Pemerintah Kabupaten Batubara untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan Erwin kepada Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain SH MM didampingi Setdakab Batubara Erwin,SE dan Inspektur Djohansyah di Kantor BPK Perwakilan Sumut Medan, Senin (23/3).

Menurut Erwin, Pemkab Batubara dalam APBD Tahun Anggaran 2013 telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), artinya untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian hanya tinggal selangkah lagi tentu dengan cara memperbaiki seluruh sistem pengelolaan penggunaan APBD TA 2014. Disebutkan, BPK juga mendorong pihak Pemerintah Kabupaten Batubara harus mematuhi seluruh aturan yang berlaku serta terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas didukung dasar hukum sinergi dan konsistensi utuk mengurangi KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme).

Sementara itu, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain mengatakan Pemkab Batubara mempunyai tugas menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan APBD 2014 menyampaikan ke pihak BPK. Menurut OK Arya, sejak pertengahan Febuari 2015 Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Batubara sudah menyusun laporan keuangan bekerja sama dengan tim Inspektorat setempat di bantu beberapa tenaga ahli keuangan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan. Dan OK Arya berharap, angka- angka yang disajikan pada laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas sudah cukup memadai serta didukung dan diperkuat pada catatan atas laporan keuangan (CALK). “Semoga sistem pengelolaan keuangan APBD TA 2014 Pemerintah Batubara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari pihak BPK Sumut.


KABAG HUMAS PIMPINAN
SETDAKAB BATU BARA
                 dto.
                                                           
Andri Rahadian,AP
PEMBINA
NIP. 19740805 199311 1 001


Read More »
Wednesday, March 18, 2015
Dirjen Kementrian Kelautan Kunjungi Pulau Salahnamo Kab Batubara

Dirjen Kementrian Kelautan Kunjungi Pulau Salahnamo Kab Batubara

Humas Setdakab Batu Bara
Siaran Pers
Nomor             : 05/Humas/ SP/03/ 2015
Hari/Tanggal   : Kamis, 12 Maret 2015



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Diminta untuk segera mengamankan Selat Malaka khususnya  diperairan Kabupaten Batubara dari praktek illegal fishing yang kerap terjadi diwilayah perairan yang berbatasan dengan negeri jiran Malayasia. Demikian hal ini disampaikan  Ketua Komisi B DPRD Batu Bara Usman SE ketika mendampingi Bupati Batu Bara H OK Arya  saat menerima kunjungan kerja Dirjen  PSDKP Kementrian Kelautan,Kamis  (12/3) lalu bertempat di arel pos jaga Pulau Salah Namo. Menurut Usman,selama ini telah banyak pengaduan dari para nelayan bahwa diwilayah perairan Batubara kerap terjadi praktek illegal fishing  khususnya diwilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan lain yang kerap terjadi mengenai beroperasinya kapal pukat grandong yang kian meresahkan para nelayan kecil. “Sudah beberapa kali kita sampaikan permasalahan ini kepada instansi terkait, tetapi selama ini tak kunjung mendapat tanggapan, kita berharap dengan kunjungan Dirjen PSDKP, harapan masyarakat nelayan dapat tersampaikan dan segera terealisasi.


Dikatakanya, keluhan masyarakat nelayan di Batubara harus segera ditanggapi instansi terkait. Sebab permasalahan terkait illegal fishing  dan pukat grandong mengancam perekonomian mereka. Dimana dengan masih beroperasinya pukat gerandong di wilayah perairan Batu Bara,ada kesan pihak berwenang yang melakukan penindakan,sengaja pembiaran terhadap praktek illegal fishing. Kalau hal tersebut terus dibiarkan kemana lagi para nelayan harus mencari ikan,lanjut Usman.Masyarakat nelayan sangat berharap sekali adanya tindakan tegas dari instansi terkait untuk menghentikan beroperasinya kapal pukat grandong, “ momen kunjungan Dirjen PSDKP ke Batubara diharapkan nantinya dapat membuat sebuah harapan baru bagi para nelayan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI (Purn)Asep Burhanuddin berjanji akan menyelesaikan permasalahan ilegalfising dan kapal pukat gerandong diwilayah perairan Selat Malaka khusunya wilayah Kabupaten Batubara. Tunggu selesai dahulu pengerukan muara perairan Batubara agar kapal pengawasan yang berukuran besar dapat masuk. Kedepan Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal menempatkan 3 kapal pengawas di gerbang Selat Malaka untuk menjaga wilayah kita dari praktek pencurian ikan. Dipertegasnya pemberantasan pukat harimau/grandong merupakan komitmen Kementerian,tidak lain untuk memberikan rasa aman serta perlindungan bagi para nelayan. Selain itu,lanjutnya mengenai beroperasinya kapal pukat grandong di Batu Bara ,pihaknya akan memerintahkan anggota untuk segera mendata seluruh nelayan dan pemiliki kapal pukat grandong agar mudah untuk ditindaklanjuti. 



Sementara Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain mengatakan selama ini telah banyak pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat nelayan di Batu Bara terutama mengenai alat tangkap dan zonasi wilayah. Permasalahan ini kerap menimbulkan konflik antar nelayan di Batubara. Dimana kapal pukat gerandong dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang sering beroperasi diperairan Batu Bara sehingga dapat merusak ekosistem dan biota laut lainnya.  Masalah yang saat ini menjadi sorotan utama adalah mengenai tapal batas antar kedua negara Indonesia dan Malaysia. "Kami meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar perairan Kabupaten Batu Bara mendapat perhatian khusus terutama mengenai perbatasan antar negara yang sangat rentan dengan kasus pencurian ikan oleh kapal asing", katanya. Selain itu lanjut OK Arya ,mengharapkan bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk menempatkan kapal pengawas sehingga keberadaan kapal pukat gerandong dapat dihentikan.




KABAG HUMAS PIMPINAN
SETDAKAB BATU BARA
                 dto.                        
Andri Rahadian,AP
PEMBINA
NIP. 19740805 199311 1 001



Read More »
Thursday, March 12, 2015
Musrenbang Kabupaten Batu Bara Tahun 2015

Musrenbang Kabupaten Batu Bara Tahun 2015

Humas Setdakab Batu Bara
Siaran Pers
Nomor             : 04/Humas/ SP/03/ 2015
Hari/Tanggal   : Selasa, 10 Maret 2015
Lokasi              : SMK Budi Dharma Kec. Air Putih

Di Tahun 2015, Bappeda Kabupaten Batu Bara kembali menyelenggarakan suatu kegiatan tahunan mereka yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di aula resprentatif milik SMK Budi Darma diKecamatan Airputih. Musrenbang ini bertemakan “Semengat Pembangunan di Segala Bidang ,Mendorong Daya Saing Daerah Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean MEA”,di buka Bupati yang di wakili Sekretaris Daerah itu berlangsung selama 3 hari terhitung Selasa-Kamis (10-12 /3) yang, diikuti kurang lebih kurang 244 peserta terdiri dari berbagai unsur elemen pemerintahan SKPD, Badan Usaha Milik Negara / daerah , Tokoh Masyarakat,Agama ,Pemuda dan LSM se Kabupaten Batu Bara.

Kepala Bappeda Ahmad Enstai Sag ST, mengatakan adapun output yang ingin dicapai dalam Musrenbang ini adalah untuk penyempurnaan rumusan rencana akhir Penyusunan Rencana Kerja Pemerenitah Daerah ( R K P D ) Tahun 2015  yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ), Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) dan sebagai Dasar acuan penyusunan RAPBD yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi APBD 2015. Musrenbang ini sebagai wahana dan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan ( Stakeholder ) pembangunan untuk memberi masukan bagi penyemprnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2015 . Disamping itu juga untuk sinkronisasi dan penajaman usulan Musrenbang Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan skala prioritas daerah serta merencanakan Pelaksanaan APBD secara  efisien dan efektif.

Sementara itu Bupati dalam sambutanya yang di bacakan sekdakab menyampaikan bahwa ada dua hal dasar hukum yang dipakai untuk membuat suatu perencanaan daerah yang lebih stratejik , yaitu Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menjabarkan makna ke dua Undang Undang ini , maka melalui musrenbang ini sangatlah penting untuk merencang langkah, menyusun program dan kegiatan lebih inovatif untuk memastikan bahwa taraf hidup masyarakat Batu Bara kedepan semakin sejahtera. Lebih lanjut disampaikan bahwa berpedoman pada prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara pada sektor Pertanian , Pendidikan , Kesehatan, UMKM, Keamanan dan Lingkungan Hidup , maka perencanaan harus menjadi satu kesatuan dengan membentuk peta jalan yang dimulai dari RPJPD yang memuat Visi Misi, tujuan, sasaran strategi kebijakan, prioritas pembangunan daerah, program prioritas, indikator kinerja , dilanjutkan dengan penyusunan renstra SKPD,RKPD, RENJA RKPD, KUA/PPAS,RAPBD dan akhirnya tersusunnya APBD beserta perubahannya.

Dikatakan Bupati, Musrenbang wajib dilaksanakan untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di suatu wilayah. Sehingga Musrenbang bukan hanya dilaksanakan di Batu Bara saja, namun di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.


KABAG HUMAS PIMPINAN
SETDAKAB BATU BARA
                 dto.                        
Andri Rahadian,AP
PEMBINA

NIP. 19740805 199311 1 001 
Read More »
Monday, March 9, 2015
Apel Gabungan Pemkab Batu Bara

Apel Gabungan Pemkab Batu Bara

Humas Setdakab Batu Bara
Siaran Pers
Nomor             : 03/Humas/ SP/03/ 2015
Hari/Tanggal   : Senin, 09 Maret 2015
Lokasi              : Kantor Bupati Batubara

Apel Gabungan yang biasanya dilakukan setiap Hari Senin, bertindak sebagai pelaksana apel adalah Bagian SDA Setdakab Batu Bara. Bertindak sebagai Pembina apel, Bupati Batu Bara H. OK Arya Zulkarnain, SH, MM yang dalam hal ini di wakilkan oleh Setdakab Batubara Erwin,SE Senin (09/03).
           
Bupati mengatakan,  Dalam upaya mencapai tupoksi pada satuan kerangka kerja kadang kala satu SKPD tidak dapat melakukan sendiri – sendiri, perlu adanya kerja sama dengan SKPD yang lain seperti pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah yang perlu perencanaan yang matang dan memerlukan koordinasi antar lintas instansi sehingga dapat menghasilkan RPJMD yang berkesinambungan dan tahapan – tahapan nya dapat menunjukan hasil yang diharapkan oleh masyarakat Batu Bara. dan bersama dengan itu, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di harapkan memprioritaskan program kerja yang dapat menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat.


KABAG HUMAS PIMPINAN
SETDAKAB BATU BARA
                 dto.                        
Andri Rahadian,AP
PEMBINA
NIP. 19740805 199311 1 001




Read More »
Breaking News
Loading...
Quick Message
Press Esc to close
Copyright © 2013 HUMAS SETDAKAB BATU BARA All Right Reserved